Hukum Tata Negara - Penerbit Trussmedia Grafika

 

 

Judul               : Hukum Tata Negara

Penulis             : Jamri, S.H., M.H. & Kms. Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H.

Editor              : Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. & Dr. Wandi, S.H., M.H.

Tebal buku      : x + 204 halaman

Ukuran            : 15,5 x 23 cm

Kertas              : Bookpaper 57 Gram BW

Tahun terbit     : April 2026

Penerbit           : Trussmedia Grafika

ISBN               : Proses Pengajuan ISBN

 

 SINOPSIS

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur dan sistem pemerintahan suatu negara. Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang Hukum Tata Negara di Indonesia. Dengan pendekatan historis, teoritis, dan praktis, buku ini mengulas perkembangan hukum ketatanegaraan sejak era kolonial hingga masa reformasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di era modern.

Bab-bab dalam buku ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar Hukum Tata Negara, sumber hukum yang berlaku, hingga hubungan antara lembaga-lembaga negara. Salah satu pembahasan utama adalah sejarah dan dinamika perubahan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, membawa dampak besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta peran hukum dalam mewujudkan negara yang berkeadilan.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan desentralisasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Buku ini menguraikan bagaimana desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sendiri, tetapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, seperti ketimpangan fiskal dan korupsi di daerah. Analisis kritis terhadap kebijakan otonomi daerah disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang dampak positif dan negatifnya.

Tidak hanya itu, buku ini juga menyoroti pentingnya pemilu sebagai pilar demokrasi dan bagaimana hukum tata negara mengatur jalannya proses politik di Indonesia. Peran partai politik, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga pengawas pemilu dalam menjaga demokrasi yang sehat dibahas secara mendalam. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana sistem pemilu dan mekanisme checks and balances bekerja dalam mengontrol kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sebagai penutup, buku ini menawarkan refleksi dan rekomendasi terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari segi teori maupun implementasi praktiknya.